Kementerian Keuangan terus melakukan transformasi birokrasi sebagai upaya perbaikan terus-menerus mesin birokrasi pemerintahan di bidang keuangan negara. Transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan terbagi menjadi tiga pilar yang selaras dengan kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara nasional. Tiga pilar tersebut adalah transformasi di bidang SDM aparatur, organisasi, dan sistem kerja. Di bidang SDM aparatur, konsolidasi telah dilakukan untuk simplifikasi 23 jabatan fungsional menjadi 4 jabatan fungsional saja: Analis Keuangan Negara; Pengawas Keuangan Negara; Pelelang; dan Penilai.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara menjadi payung hukum konsolidasi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Beleid tersebut diundangkan dalam rangka melaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional, mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, mengembangkan karier serta meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang keuangan negara. Klasifikasi jabatan fungsional di Bidang Keuangan Negara disimplifikasi ke dalam rumpun akuntan dan anggaran.

Menindaklanjut beleid tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. PMK ini menjadi panduan dalam pengelolaan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara dan rujukan penyusunan Kontrak Kinerja Pejabat Fungsional terkait. Aturan yang terdiri dari 10 bab dan 30 pasal ini kembali mempertegas simplifikasi rumpun hingga cuma Akuntan dan Anggaran, Jenis Jabatan, dan regulasi yang mengatur.

Sebagai salah satu jabatan fungsional hasil konsolidasi, Analis Keuangan Negara akan menjadi nomenklatur jabatan baru bagi jabatan fungsional Analis Anggaran, bersama 13 jabatan fungsional lainnya. Ruang lingkup kegiatan Analis Keuangan Negara adalah kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis keuangan negara serta pengembangan manajemen pengetahuan. Analis Keuangan Negara akan melakukan kegiatan analisis Keuangan Negara pada bidang fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana. Analis Keuangan Negara berkedudukan pada Instansi Pemerintah, bukan hanya Kementerian Keuangan, sehingga masih analog dengan kondisi Analis Anggaran saat ini.

Edy Setiawan, Kepala Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam DILEmA Seri-7 mengatakan perubahan ini memperhatikan peran dan kewenangan Kementerian Keuangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pengelola keuangan negara. Intensitas serta lingkup tugas dan layanan Kementerian Keuangan semakin luas dan rumit di tengah lingkungan global yang volatile. Perangkat organisasi, proses bisnis, dan SDM yang mampu melaksanakan tugas tersebut secara tepat, efektif dan efisien menjadi prasyarat untuk pelaksanaan amanat itu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Analis Anggaran Indonesia, Wirawan Setiadji, yang hadir sebagai pembahas dalam DILEmA Seri-7 menyampaikan beberapa evaluasi terhadap tugas yang diemban oleh Pejabat Fungsional Analis Anggaran selama ini. Pejabat Fungsional Analis Anggaran yang berkedudukan di Kementerian/Lembaga sering kali diberikan tugas atau diberikan pos jabatan yang tidak relevan dengan perencanaan dan penganggaran. Pranata baru untuk pemetaan kompetensi teknis, Standar Kompetensi Jabatan, serta pembinaan JF Analis Keuangan Negara diharapkan menjadi modalitas sehingga kondisi tersebut diharapkan tidak terjadi lagi ketika transformasi menjadi JF Analis Keuangan Negara.