Pelaksanaan Seleksi Penyesuaian (Inpassing) JFAA pertama kali dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Setelah melewati tahapan seleksi administrasi, ujian tulis, wawancara, dan seleksi karya tulis dan presentasi (khusus Ahli Madya), lulus 109 orang Analis Anggaran yang pertama kalinya mengisi formasi jabatan Analis Anggaran.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran mengamanatkan Jabatan Fungsional Analis Anggaran untuk memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi tersebut harus dibentuk dalam kurun waktu lima tahun sejak penetapan Jabatan Fungsional Analis Anggaran pada 3 November 2016. Memenuhi tuntutan tersebut, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran selaku instansi pembina JFAA memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Anggaran dalam wadah Kongres I JFAA yang dihelat pada 18 September 2020.

Pada kongres yang diikuti oleh 243 Analis Anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian/Lembaga ini, disepakati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AAI sebagai organisasi profesi JFAA dan M. Indra Haria Kurba secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum AAI Periode 2020-2023.

Akta Pendirian Analis Anggaran Indonesia (AAI) sebagai organisasi profesi JFAA ditandatangani di hadapan notaris. Akta ditandatangani oleh pendiri AAI, dalam hal ini Heru Ganes Santoso mewakili Presidium Kongres I JFAA dan Sudes Nazarudin selaku Ketua Panitia Pengarah Kongres I JFAA, yang dilaksanakan pada 18 September 2020.

Dengan akta pendirian ini, AAI telah resmi menjadi perkumpulan yang berbadan hukum. AAI telah memperoleh status persona standi in judictio, artinya di mata hukum, AAI dipandang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Menteri Hukum dan HAM RI mengesahkan perkumpulan AAI sebagai organisasi profesi JFAA. Setelah mengajukan permohonan pemakaian nama perkumpulan, melalui fasilitasi Notaris, AAI menyampaikan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, AAI sebagai organisasi berbadan hukum memiliki beberapa kelebihan tersendiri, seperti bentuk tanggung jawabnya yang independen serta memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tindak perdata, seperti sewa-menyewa, jual-beli, perjanjian, dan hal-hal perdata lainnya atas nama organisasi.