Partisipasi aktif masyarakat akan mendorong kesuksesan implementasi penganggaran berbasis kinerja.  Partisipasi masyarakat dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai preferensi publik atas tujuan program dan kebijakan yang sehingga diperoleh indikator kinerja yang jelas dan efektif dalam proses penganggaran. Pemerintah dapat gagal mengalokasikan sumber daya keuangan dengan optimal ketika indikator kinerja yang ditetapkan tidak dapat menangkap tujuan yang diinginkan oleh publik. Kedua, legitimasi dukungan publik akan meminimalkan konflik antara perwakilan politik. Temuan empiris menunjukkan bahwa warga negara dapat mendorong Pemerintah untuk membuat ukuran kinerja yang tepat atas keputusan anggaran yang dibuat, meskipun partisipasi warga yang aktif dalam memberikan catatan dan wawasan yang berharga akan menimbulkan kompleksitas dan tantangan dalam prosesnya.

Pemerintah dapat mendorong partisipasi warga dalam siklus penganggaran dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan cara yang berarti. Aksesibilitas atas informasi penganggaran pada tiap tahapannya menjadi prasyarat untuk itu.  Tantangannya, dokumen APBN yang disiapkan oleh Pemerintah merupakan dokumen teknis yang disusun secara teknokratis. Undang-Undang mengenai APBN dan Nota Keuangan merupakan dokumen kompleks dengan banyak halaman, tabel, dan grafik, yang ditulis dalam bahasa yang sulit dipahami oleh banyak warga biasa. Untuk dapat berpartisipasi, warga negara harus memiliki akses ke informasi dalam bahasa dan melalui format yang dapat dipahami oleh warga biasa.

Citizen Budget: Transparansi di Perencanaan

Untuk menjembatani gap tersebut, Kementerian Keuangan selaku otoritas penganggaran Pemerintah telah menerbitkan citizen budget (anggaran warga), pertama kali di 2012. Edisi perdana tersebut memang lebih sederhana dibandingkan Budget in Brief, Advertorial Rancangan APBN, ataupun Informasi APBN yang terbit di masa sesudahnya. Berbeda dengan Nota Keuangan yang menjelaskan Rancangan APBN dalam dokumen setebal hingga satu rim, citizen budget mencoba merampingkan pesan yang ingin disampaikan oleh APBN. Citizen budget memang dirancang untuk menyajikan informasi keuangan publik utama kepada khalayak umum. Citizen budget biasanya ditulis dalam bahasa yang dapat lebih mudah dipahami dan menggabungkan elemen visual untuk membantu pembaca memahami informasi yang ingin disampaikan, tanpa penyederhanaan yang berlebihan.

Dari sisi kualitas, citizen budget harus memenuhi berbagai standar, termasuk kelengkapan, objektivitas, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu. Konsisten fokus pada masalah anggaran substantif dan tidak berisi materi yang tidak relevan yang membingungkan atau mengaburkan isu-isu kunci akan membantu menjaga agar informasi dalam citizen budget tetap singkat dan mudah dipahami. Data yang ditampilkan juga harus akurat, andal, dan kredibel. Dengan memenuhi semua karakteristik tersebut, citizen budget akan menjadi simbol komitmen Pemerintah untuk menyajikan rencana kebijakannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh publik.

Dalam Survei Keterbukaan Anggaran yang bertujuan menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara mempublikasikan delapan dokumen kunci anggaran untuk disediakan kepada publik serta menilai apakah dan informasi dalam dokumen sudah lengkap, tepat waktu, dan bermanfaat, oleh International Budget Partnership di tahun 2012, Indonesia meraih skor 62 poin. Capaian itu naik 11 poin dari survei yang sama pada 2010. Pada survei terbaru untuk tahun 2023, Indonesia meraih skor yang lebih tinggi lagi, 70. Nilai tersebut menempatkan Indonesia di posisi 20 dari 125 negara yang dinilai. Kenaikan siginifikan tersebut tak lepas dari kelengkapan dan kualitas delapan dokumen penganggaran yang tersedia bagi publik, termasuk citizen budget.

Melihat Lebih Jauh ke Pelaksanaan Anggaran

Tahap pelaksanaan anggaran melibatkan pengeluaran sejumlah besar uang dari Kementerian/Lembaga, diikuti oleh transaksi pengeluaran oleh lembaga-lembaga ini secara langsung atau melalui pengadaan barang dan jasa. Informasi tentang pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memantau apakah anggaran dilaksanakan sesuai rencana atau apakah terjadi kesalahan tata kelola, penggelapan, atau korupsi secara umum.

Survei Keterbukaan Anggaran Tahun 2023 juga memberikan wawasan jika transparansi anggaran cenderung lebih lemah selama fase pelaksanaan anggaran. Kurangnya transparansi pada fase pelaksanaan anggaran mendegradasi upaya publik untuk memantau pengeluaran aktual dan pengumpulan pendapatan. Transparansi pada fase ini menjadi bahan untuk mengevaluasi kredibilitas anggaran, sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditetapkan. Survei Keterbukaan Anggaran menunjukkan banyak negara yang gagal memenuhi target pengeluaran mereka, terutama dengan membelanjakan lebih sedikit dari yang direncanakan. Hal ini tidak hanya menyiratkan bahwa layanan publik yang penting dapat diabaikan, tetapi juga berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Upaya transparansi di tahapan pelaksanaan anggaran ditempuh melalui pembuatan portal web khusus, tempat semua informasi fiskal yang relevan dapat diakses dengan cara yang interaktif dan mudah digunakan. Negara seperti Brazil dan Korea Selatan menempuh cara ini untuk menyediakan data fiskal utama kepada publik, termasuk informasi tentang data pelaksanaan anggaran dan keuangan serta proses pengadaan publik. Indonesia sendiri rutin merilis APBN KiTA untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal. “Dengan demikian masyarakat bisa terus melakukan tracking APBN yang disampaikan kepada dewan, kemudian disetujui, dan diundangkan sampai ke pelaksanaan APBN,” ucap Sri Mulyani pada konferensi pers peluncuran APBN KiTa di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 15 Januari 2018.

Informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pelaksanaan anggaran diperlukan untuk memahami sepenuhnya sejauh mana tantangan pelaksanaan, termasuk dampaknya terhadap pemberian layanan. Transparansi yang lebih besar juga dapat memberi insentif kepada birokrat pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan anggaran yang kredibel, dengan meningkatkan visibilitas dan kesadaran publik terhadap penyimpangan anggaran.

Faslan Syam Sajiah/AAI-0337

JFAA Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Anggaran

Disclaimer: Konten ini menjadi tanggung jawab Penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Website AAI.